Siaran Pers Kementerian Komdigi
Jumat, 13 Februari 2026
tentang
Indonesia Perkuat Arah Ekonomi dan Kolaborasi Global di KTT D-8
Indonesia akan fokus pada penguatan kerja sama ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta kolaborasi konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha saat menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) yang akan digelar pada 15 April 2026.
Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Tri Tharyat, Jumat (13/2/2026).
Forum tersebut dikatakannya bukan hanya sebagai arena perdebatan politik sensitif, melainkan menjadi ruang yang akan menghasilkan solusi ekonomi nyata bagi negara berkembang.
“Marwah D-8 adalah ekonomi dan pembangunan. Ketika terlalu masuk ke ranah politik, efektivitas organisasi justru berkurang. Fokus kita adalah kolaborasi konkret,” ujar Tri.
Salah satu agenda utama dalam masa keketuaan Indonesia adalah penyelenggaraan D-8 Halal Expo yang akan menghadirkan lebih dari 100 exhibitor.
Pemerintah pun menargetkan ajang ini menjadi panggung promosi produk halal nasional, khususnya dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain pameran dagang, forum tersebut akan membuka peluang business matching serta memperluas pengakuan sertifikasi halal Indonesia melalui mekanisme mutual recognition agreement (MRA) antarnegara anggota.
Tri menjelaskan bahwa saat ini pengakuan sertifikasi halal Indonesia baru berjalan secara bilateral dengan Malaysia. Melalui D-8, Indonesia ingin memperluas pengakuan tersebut sehingga memudahkan akses produk halal nasional ke pasar global. “Selain sektor halal, Indonesia juga mendorong penguatan perdagangan melalui optimalisasi skema Preferential Trade Agreement (PTA), termasuk peningkatan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang menjadi salah satu komoditas unggulan di pasar D-8,” ujarnya.
Dalam bidang ekonomi digital, pemerintah berencana memperluas penggunaan sistem pembayaran QRIS lintas negara, dengan Turki dan Mesir sebagai target potensial karena banyaknya diaspora dan pelajar Indonesia. Meski belum menjadi agenda formal tingkat kepala negara, pemerintah akan memulai dengan showcase keberhasilan QRIS sebagai sistem pembayaran yang efisien dan aman. “Kita realistis, tidak berharap hasil langsung, tetapi setidaknya ada peta jalan integrasi ekonomi digital,” jelas Tri.
Indonesia juga akan mengusulkan pembentukan D-8 Disaster Resilience Center sebagai warisan keketuaan. Pusat ini difokuskan pada pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, serta kerja sama teknis untuk mitigasi bencana, mengingat sebagian besar negara anggota berada di kawasan rawan bencana.
Saat yang sama Pelaksana Harian Direktur Informasi dan Media Kemlu, Dewi Avilia, mengungkapkan pihaknya pun telah menyusun strategi komunikasi publik KTT D-8 sejak awal dengan mengacu pada pengalaman penyelenggaraan forum internasional sebelumnya. Namun kali ini dilakukan pembaruan informasi harian termasuk penyediaan narasumber strategis untuk memastikan isu D-8 menjadi bagian dari percakapan publik.
“Tujuan kami membanjiri ruang publik dengan informasi yang akurat dan konsisten, sehingga saat KTT digelar, masyarakat sudah memahami substansi forum ini,” ujar Dewi. Selain penguatan publikasi domestik, pemerintah juga menargetkan pemberitaan positif di media internasional agar D-8 mendapat perhatian global.
Dalam KTT mendatang, para pemimpin negara anggota akan memberikan guiding principles sebagai arah kebijakan bagi kementerian dan lembaga di masing-masing negara hingga akhir masa keketuaan Indonesia pada 31 Desember 2027.
Agenda Indonesia tidak berhenti pada pelaksanaan KTT, melainkan akan berlanjut melalui berbagai program ekonomi, digital, dan pembangunan hingga masa kepemimpinan berakhir.
Tag:
