D-8 tidak hadir tanpa tujuan. Di balik pendirian organisasi ini oleh delapan negara pada 1997, ada keinginan untuk meningkatkan kerja sama dan menempatkan anggotanya di posisi yang lebih mantap di kancah ekonomi global. Sebagai organisasi kerja sama ekonomi, D-8 (Developing Eight) sejak dulu aktif menjalankan berbagai inisiatif untuk memperkuat hubungan perdagangan, investasi, dan pembangunan di antara anggota. Dengan beragam cara, D-8 berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat negara-negara anggotanya.
Bagi Indonesia, sudah tentu D-8 membuka peluang baru untuk memetik manfaat dari segi ekonomi. Salah satu buktinya adalah nilai perdagangan negara anggota D-8 yang nilainya tak main-main, baik itu dengan sesama anggota D-8 sendiri maupun negara lainnya. Pada 2023 saja, negara-negara anggota D-8 memiliki produk domestik bruto kolektif sekitar 4,81 triliun dolar AS. Tentu saja, nilai tersebut sangat mungkin untuk terus ditingkatkan. Apalagi, D-8 mewakili sekitar 1,3 miliar penduduk dunia yang berada di Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, hingga Afrika. Dengan demikian, potensi pasar bagi produk-produk Indonesia terbuka luas, belum lagi ketersediaan tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia.
“Kita harus menyadari bahwa D-8 memang menyimpan potensi yang sangat besar. Secara keseluruhan, D-8 mewakili pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga secara global dengan gabungan PDB sebesar USD4,81 triliun pada tahun 2023,” ujar Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 D-8 di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, pada Kamis, 19 Desember 2024 lalu.
Sejak dulu, negara-negara anggota D-8 memang senantiasa bikin "gebrakan". Misalnya, pernah lahir kesepakatan untuk menetapkan keringanan pajak bagi barang dan jasa bagi produk dari anggota D-8 yang sudah memiliki kandungan lokal 40%. Selain itu, ada pula pembebasan visa bagi para pengusaha untuk masuk ke negara anggota D-8. Hingga kini, D-8 masih terus menjalankan berbagai inisiatif yang relevan dengan perkembangan masa kini.
Mulai 1 Januari 2026, Indonesia mendapat mandat sebagai ketua D-8 yang sekaligus bertugas mengorkestrasikan kekuatan arsitektur ekonomi global. Diharapkan, keketuaan Indonesia pada D-8 mampu memperkuat posisi D-8 dalam arsitektur ekonomi global, membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, pada 2026 ini ada pula peluang-peluang emas yang bisa dimanfaatkan Indonesia dan negara anggota lainnya untuk menggenjot perekonomiannya. Salah satunya adalah ekonomi biru.
Ekonomi biru sendiri merupakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya laut, pesisir, dan perairan darat secara bertanggung jawab. Dengan paradigma ini, laut juga tetap dijaga sehingga ekosistemnya tetap sehat. Indonesia menyadari betul akan peluang dari ekonomi biru. Hal ini bahkan sempat disinggung Presiden Prabowo di KTT D-8 pada 2024 lalu di mana ekonomi biru ini dipandang patut dijadikan salah satu pilar kerja sama strategis.
“Semua negara D-8 memiliki posisi unik untuk memanfaatkan manfaat dan sumber daya ekonomi biru. Ini merupakan kerja sama yang sangat strategis,” kata Prabowo.
Di samping itu, masih ada lagi peluang yang bisa dimanfaatkan D-8 dan negara anggota D-8 lainnya seperti penguatan industri halal melalui D-8 halal economic network. Sebagaimana diketahui, industri halal punya potensi pasar yang mencapai USD2,43 triliun pada 2023 dan diprediksi meroket menjadi USD3,36 triliun pada 2028. Indonesia menempati peringkat ketiga dalam ekosistem industri halal dunia setelah Malaysia dan Arab Saudi, sebagaimana dicatat State of The Global Islamic Economy Report (SGIER) 2024/2025. Namun yang jelas apa pun peluangnya, Indonesia berharap agar D-8 menjadi lebih dari sekadar blok ekonomi, melainkan gerakan global yang inklusif, berkeadilan, dan memperhatikan kesejahteraan bersama.
“Kita juga harus terus mengadvokasi tatanan global yang lebih adil berdasarkan hukum internasional, inklusivitas, keadilan, dan kesejahteraan bersama,” pungkas Prabowo.
