Bagi Indonesia, sudah tentu D-8 membuka peluang baru untuk memetik manfaat dari segi ekonomi.

Pasar halal global terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Nilai belanja konsumen Muslim dunia pada berbagai sektor ekonomi halal mencapai sekitar USD2,43 triliun pada tahun 2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar USD3,36 triliun pada 2028. Perkembangan tersebut menunjukkan besarnya peluang bagi negara-negara dengan kapasitas produksi halal yang kuat untuk memperluas perannya dalam perdagangan global.

Sebagai pemegang Keketuaan D-8 periode 2026–2027, Indonesia mengusung visi besar melalui tema “Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity, and Cooperation for Shared Prosperity”. Fokus utama Indonesia adalah melakukan transformasi kelembagaan secara menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing organisasi di kancah internasional.

Indonesia resmi pimpin D-8 periode 2026–2027. Simak perbandingan peran strategis Indonesia di D-8 dan G20 dalam menavigasi ekonomi global dan Global South.

Indonesia kembali mengukuhkan eksistensinya di panggung dunia dengan memegang Keketuaan Forum Ekonomi Developing-8 (D-8) untuk periode 2026–2027. Sebagai agenda pembuka, Jakarta siap menjadi tuan rumah KTT ke-12 D-8 pada April 2026 dengan tema "Menavigasi Pergeseran Global". Keketuaan ini bertujuan memperkuat solidaritas negara-negara berkembang (Global South) dan mengoptimalkan potensi ekonomi blok yang memiliki PDB kolektif mencapai USD 5,1 triliun. Fokus utama kepemimpinan Indonesia mencakup penguatan ekonomi negara Muslim dan peningkatan daya tawar kolektif dalam menghadapi tantangan multilateralisme serta dinamika geopolitik global.

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi meluncurkan logo Keketuaan Indonesia pada Organisasi Kerja Sama Ekonomi Developing Eight (D-8) untuk periode 2026–2027.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Tri Tharyat, menyatakan Indonesia akan mendorong perluasan penggunaan sistem pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) ke negara-negara anggota D-8.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Tri Tharyat, menegaskan bahwa D-8 (Developing Eight) tetap berpegang pada mandat utamanya sebagai forum kerja sama ekonomi dan pembangunan, bukan arena perdebatan isu-isu politik sensitif.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan peran D-8 (Developing Eight) sebagai instrumen strategis politik luar negeri dan penguatan kerja sama ekonomi antarnegara berkembang.

Indonesia memfokuskan keketuaannya di kelompok Developing Eight (D-8) pada lima agenda prioritas untuk memperkuat kerja sama konkret antaranggota, sekaligus akan membahas solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina dalam forum puncak kelompok tersebut.